The 2-Minute Rule for reformasi intelijen

The 2-Minute Rule for reformasi intelijen

Blog Article

di tingkat masyarakat terhadap adanya keberadaan orang asing terutama yang mekakukan kegiatan bertentangan dengan hukum dan konstitusi bangsa Indonesia terutama di masyarakat perbatasan yang sangat rawan dengan masuknya orang dari negara lain.

Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh level person.

BIN selaku lembaga Intelijen Negara, tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Jika intelijen menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman keamanan nasional maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.

In summary, we wish to underline three major difficulties. Very first, the knowledge with the militarization of intelligence and the use of intelligence companies for the benefit of the elite ought to function a lesson for the restructuring and reform of intelligence into an expert agency, unbiased from politics and serving the interests in the state only.

Rizal menekankan pentingnya kewenangan penyidikan bagi Timwas dalam kasus penyimpangan. Identifikasi ancaman juga menjadi kunci agar BIN dapat lebih efektif dalam mengatasi ancaman nasional.

Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

A further challenge would be the sectoral rivalry amongst the armed service, law enforcement, and strategic intelligence solutions, all of which are oriented in the direction of interior protection threats and domestic intelligence operations. Domestic threats type a contested operational domain, a ‘gray’ zones of defense, stability, and intelligence threats.

Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[fourteen]

Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen klik disini juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan klik disini bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.

Sebagai badan administrasi dan dukungan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan resmi di Amerika Serikat dan di luar negeri.

Consequently, in 1947, the Guys and women's War Doctrine by which all the power of the nationwide armed forces and the Neighborhood and sources have already been deployed to confront the Dutch aggression, was formally carried out inside the Armed service plus the broader armed forces as the nationwide armed forces system.

Still left radical groups: individuals who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;